Kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta,Basuki Tjahaya Purnama membuat situasi politik Indonesia kian hari kian meruncing.
Sejak die sebarnya rekaman ceramah ahok yang mengaitkan pilgub dengan ayat Al’Maidah 51, berita media media online dan TV nasional didominasi perdebatan satu pasal tersebut.
Tidak tanggung-tanggung,Tokoh-tokoh agam Islam yang dianggap sebagai ulama di Indonesia terpecah menjadi dua kelompok dalam memaknai satu pasal tersebut. satu kelompok menganggap bahwa ucapan tersebut merupakan penistaan agama Islam dan menuntut agar ahok dihukum sementara kelompok yang dianggap pro Ahok berpendapat bahwa apa yang diucapkan Ahok adalah pendidikan politik kepada masyarkyat .
Menyikapi perbedaan yang kian lama kian memanas akhirnya 12/10/2016 Majelis Ulama Indonesia mengelar rapat dan memutuskan bahwa Gubernur DKI ‘AHOK”dianggap sudah melakukan penistaan agama dan penghinaan terhadap agama Islam, MUI juga meminta agar polisi segera melakukan proses hukum terhadap Gubernur Fenomenal itu.
Putusan MUI yang dianggap akan bisa meredakan polimik ternyata tidak semudah itu,FPI dan Ormas Islam lainnya yang anti Ahok belum puas dan percaya bahwa Polri akan memriksa dan menetapkan Ahok sebagai tersangka,dan buntutnya 14/10/2016 Ormas yang dimotori Habib rizieq tersebut menggeruduk Kantor Balaikota Jakarta. dengan massa yang cukup banyak.
Dipihak yang pro Ahok,putusan MUI tersebut dianggap berlebihan dan tidak obyektiv,pihak ini menganggap bahwa MUI memliki agenda tertentu dan berpihak kepada lawan politik ahok,
Pihak pro Ahok semakin terpojok ketika Ulama Banten menolak kehadiran kapolda yang beragama nasrani untuk memimpin Polda Banten, Wakil Ketua MUI Banten Jasmaryadi mengklaim, penolakan itu telah ditandatangani sejumlah ulama dalam sebuah petisi.M,mereka berencana menemui Kepala Polri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk meminta penjelasan seputar Kepala Polda Banten.
Penolakan tersebut kembali menjadi viral di media online dan nama Ahok kembali kembali menjadi tema utama,perang media terus terjadi,media media yang punya kepentingan dengan kelompok yang satu menjatuhkan kelompok yang lain, namun sebgaian media tidak ada kepentingan politik, hanya kepentingan bisnis semata ikut meramaikan dunia maya.
Sehari setelah FPI melakuan demo media sosial kembali dihabohkan dengan berita bahwa Kapolri memrintahkan Kabareskrim untuk memeriksa Amin Rais karena dituduh membawa-bawa nama presiden Jokowi Melindungi Ahok,dimana saat berlangsungnya demo Amin Rais bergabung dengan Kelompok anti Ahok dan mengatakan agar Jokowi tidak melindungi ahok dan meminta polisi agar segera menetapkan Ahok sebagai tersangka,namun berita tersebut langsung dibantah Kapolri dan mengatakan bahwa berita tersebut adalah Hoax.
Yang menjadi pertanyaan, siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini,dan tidak berlebihan kalau sebagian pihak berpendapat kondisi ini diciptakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan yang terselubung dan ingin mengacakuan situasi Indonesia agar misinya tercapai,sangat berbahaya bila semua ini dikondisikan oleh pihak kapitalis dalam negri maupun mafia bisnis global,mungkin saja mereka ingin menjajah indonesia dengan cara -cara modern, ini tidak ubahnya seperti jaman kolonial yang pada era itu disebut Devide et impera (politik pecah belah).persolan ini tidak boleh disederhanakan hanya sekedar peratrungan kursi Gubernur DKI Jakarta.
Sangat tidak tidak masuk akal dan tidak relevan hanya karena seorang Ahok se Indonesia harus bersitegang,Apakah Indonesia Akan Hancur Kalau Ahok tidak jadi Gubernur DKI dan begitu juga sebaliknya. kenapa pada saat pencalonan Gubernur-gubernur sebelum tidak seperti ini,ada apa dengan Ahok?
Sebagai anak bangsa semua eleman harus berfikir jernih dalam mmenyikapi persolan ini, Pemuka-pemuka agama waktunya bergandeng tangan satukan persepsi agar masyarakyat tidak ikut terprovokasi ke hal-hal yang mereka tidak pahami.Begitu juga dengan media ,tidaklah tepat kalau kebebasan Pers itu disalah artikan,dengan kebebasannya digunakan untuk me
Jangan lah gara-gara seorang Ahok situasi kemanan jadi taruhan, polisi disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu,begitu jua dengan politisi ,birokrat dan tokoh agama yang seharusnya jadi panutan,menghabiskan waktu untuk melakukan perdebatan yang cenderung tidak positp.nyerang seseorang atau kelompok tertentu karena tidak suka atau ada pihak yang membiayai,obyektif dan independen adalah sebuah keharusan sesuai dengan yang diamanatkan UU PERS.
No comments:
Post a Comment